NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Di zaman serba canggih, kehadiran alat elektronik dapat memudahkan berbagai aktivitas manusia, termasuk penarikan retribusi parkir dengan menggunakan dompet elektronik.
Kondisi yang serba digital tersebut memaksakan kelembagaan pemerintah untuk beradaptasi dengan situasi yang serba digital, seperti penyediaan alat QR untuk penarikan retribusi parkir.
Penyediaan QR itu didorong oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bontang terhadap instansi yang berwenang dalam menarik retribusi sebagai langkah dalam mewujudkan penarikan retribusi yang efektif dan efisien.
Anggota komisi C DPRD kota Bontang, Bonnie Sukardi, mengatakan sistem yang diberlakukan mesti beradaptasi dengan teknologi agar dapat memudahkan penarikan retribusi, seperti retribusi parkir.
“Kita ingin mengubah sistemnya ke sistem elektronik atau lebih ke Qris,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, perubahan sistem tersebut dapat menyederhanakan pendataan dengan baik pada kelembagaan dan bisa tercatat secara otomatis serta lebih transparan.
Lebih lanjut, politisi PKB itu juga menyebut bahwa sistem retribusi parkir berbasis digital dinilai mampu meminimalisir dampak potensi kebocoran pendapatan, sebab tercatat langsung dalam sistem digital.
“Sehingga bisa langsung masuk di kas daerah dan juga dapat meminimalisir kebocoran pendapatan daerah dari retribusi parkir,” katanya.
Baginya, penerapan sistem pembayaran parkir berbasis QR merupakan langkah yang relevan dengan kondisi zaman sekarang, karena kebiasaan masyarakat telah banyak pada proses pembayaran yang berbasis digital.
Selain itu, ia berharap penggunaan sistem digital tersebut dapat didiskusikan lebih lanjut, baik menggunakan sistem QR maupun cash register, yang dapat tercatat secara otomatis guna meminimalisir terjadinya kebocoran pendapatan.
“Harapan kami tidak terjadi kebocoran pendapatan dan data nantinya,” pungkasnya. (Adv)
