NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menilai kelembagaan pariwisata mesti disatukan dengan kebudayaan agar lebih fokus serta lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap objek wisata budaya Bontang Kuala.
Menurutnya, pemisahan kelembagaan seperti yang terjadi saat ini menimbulkan terpecahnya fokus pemerintah kota Bontang dalam membangun pariwisata dan kebudayaan di kota Bontang.
Rustam mengatakan kawasan budaya seperti Bontang Kuala membutuhkan perhatian khusus, sebab tidak hanya berkaitan destinasi wisata, tetapi juga pelestarian budaya, adat istiadat, serta sejarah masyarakat setempat.
“Bukan terpecah kayak sekarang, sehingga anggaran tidak maksimal dan pengawasan juga tidak maksimal,” ujarnya, Selasa 2 Juni 2026.
Ia menyebut terpecahnya kelembagaan antara pariwisata dan kebudayaan seperti sekarang ini, menimbulkan jalur koordinasi dan alokasi anggaran tidak optimal.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa kota Bontang memiliki semangat untuk menjadikan Bontang tak hanya dikenal sebagai kota penghasil migas, namun juga ingin dikenal sebagai daerah pariwisata kebudayaan.
Politisi Golkar itu juga menilai fungsi kelembagaan yang fokus pada aspek pariwisata dan kebudayaan dapat membuat pengelolaan yang terarah.
“Harus ada OPD atau lembaga yang mengelolanya secara khusus bukan hanya di bidang-bidang, agar tidak bertabrakan,” katanya.
Baginya, contoh seperti pesta Laut digelar, terdapat proses pengalokasian anggaran yang cukup ribet, sehingga proses pelaksanaan dan penganggaran program menjadi kurang efektif.
“Kayak sekarang dana pesta laut, kalau dilihat untuk kepentingan pariwisata, tapi anggarannya ada di dinas pendidikan dan kebudayaan,” sambungnya.
Karena itu, konsep tersebut akan ia usulkan untuk dilakukan pembahasan di Pemkot Bontang guna pengelolaan dapat dilakukan dengan optimal. (Adv)
