NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Akses terapi yang terbatas hingga bantuan sosial yang belum merata menjadi keluhan utama penyandang disabilitas di Kota Bontang saat reses Wakil Ketua DPRD Bontang, Sitti Yara, Rabu (29/4/2026) di Aula Hotel Akbar.
Kebutuhan utama yang disampaikan para orang tua adalah akses terapi yang berkelanjutan. Sebab ini menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas.
“Anak-anak ini sebenarnya punya potensi besar. Tadi kita lihat ada yang bisa menyanyi dan mengaji meskipun memiliki keterbatasan. Artinya, kalau didukung dengan terapi dan fasilitas yang memadai, mereka bisa berkembang bahkan berprestasi,” ujarnya kepada wartawan.
Ia juga menyoroti keberadaan fasilitas seperti pusat layanan terapi atau Autism Center di Bontang yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, pemerintah perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi sekaligus memaksimalkan fungsi fasilitas tersebut.
Selain itu, Sitti Yara mengkritisi kebijakan pembatasan terapi oleh BPJS yang dianggap menjadi kendala besar bagi orang tua.
“Anak disabilitas tidak bisa dibatasi terapinya. Mereka membutuhkan terapi berkelanjutan hingga benar-benar mandiri, bukan dibatasi usia tertentu,” tegasnya.
Permasalahan lain yang turut menjadi sorotan adalah belum meratanya bantuan sosial sebesar Rp300 ribu bagi penyandang disabilitas. Banyak orang tua mengaku belum memahami mekanisme maupun syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut.
“Transparansi sangat penting, terutama dalam pendataan di Dinas Sosial. Banyak yang belum terdata, padahal itu menjadi syarat utama untuk memperoleh bantuan,” tambahnya.
Sitti Yara memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibawa ke pembahasan internal DPRD dan dikoordinasikan dengan dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.
“Kami akan komunikasikan ini bersama pemerintah. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita, sehingga harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Keluarga Spesial Indonesia (FORKESI), Wiwin, menegaskan bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini adalah fisioterapi tanpa batasan usia.
“BPJS saat ini membatasi terapi hanya sampai usia 7 tahun. Padahal banyak anak baru terdeteksi di usia 5 tahun, sehingga waktu terapinya sangat terbatas dan tidak maksimal,” ungkapnya.
Ia juga berharap adanya kebijakan khusus berupa akses terapi berkelanjutan hingga anak mencapai kemandirian, bahkan hingga usia dewasa. Selain itu, FORKESI mendorong pemerintah untuk menyediakan jalur khusus beasiswa bagi anak disabilitas tanpa melalui sistem kompetisi umum.
“Anak-anak kami memiliki keterbatasan, jadi kami berharap ada jalur khusus beasiswa. Jangan disamakan dengan anak pada umumnya karena pasti akan kesulitan bersaing,” jelasnya. (NW)
