Newsroom.co.id, Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menghadiri kegiatan halal bihalal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang, Rabu (15/4/2026) di Auditorium 3 Dimensi. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci utama dalam menciptakan pendidikan berkualitas.
Dalam sambutannya, Neni mengingat kembali masa kepemimpinan Sofyan Hasdam yang menargetkan seluruh guru di Bontang memiliki kualifikasi minimal S1. Ia menyebutkan bahwa saat ini sebagian besar guru telah memenuhi standar tersebut, meskipun masih ada beberapa, terutama guru PAUD, yang belum mencapai kualifikasi pendidikan tersebut.
“Guru harus terus meningkatkan kompetensinya agar mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi dunia pendidikan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk program Uang Kuliah Tunggal (UKT) gratis. Program ini ditujukan untuk membantu para guru melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.
Neni menjelaskan, program tersebut memiliki batasan usia maksimal 25 tahun untuk kategori umum. Namun, pemerintah tengah menyusun formulasi khusus agar guru PAUD yang usianya mendekati masa pensiun tetap memiliki kesempatan meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya nilai integritas, kejujuran, dan kemauan untuk terus berkembang bagi setiap guru. Menurutnya, kualitas seorang pendidik tidak hanya dilihat dari kualifikasi akademik, tetapi juga dari karakter yang dimiliki.
Pemerintah, lanjutnya, juga memberikan berbagai bentuk penghargaan kepada guru, salah satunya melalui program sertifikasi. Di Kota Bontang, guru tidak hanya menerima gaji dan tunjangan profesi, tetapi juga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kesejahteraan guru di Bontang relatif baik. Ini bahkan menarik minat guru dari luar daerah untuk pindah dan mengabdi di sini,” katanya.
Namun demikian, Neni juga menyoroti tantangan regulasi yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan SMA/SMK dan SLB yang kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Ia mengaku prihatin karena keterbatasan wewenang tersebut membuat pemerintah kota tidak dapat secara langsung memberikan bantuan, baik berupa insentif maupun perbaikan fasilitas, ketika terjadi persoalan di sekolah tingkat menengah.
“Dulu kami bisa memberikan insentif untuk guru SMA/SMK swasta, tapi sekarang tidak ada payung hukum di dalam SIPD karena itu menjadi ranah provinsi,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Bontang terus menjalin komunikasi dengan anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat guna menyuarakan aspirasi dan mencari solusi atas kendala regulasi yang ada.
Kegiatan halal bihalal ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bontang. (Adv/Rhae)
