NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Pembahasan Raperda tentang penanaman modal tidak hanya penyempurnaan pasal demi pasal, namun DPRD kota Bontang juga menaruh perhatian terhadap alokasi anggaran dalam pembuatan peta investasi daerah.
Hal itu dipertanyakan oleh Anggota Komisi B DPRD kota Bontang, Nursalam saat pembahasan pada pasal 5 bab II tentang penyelenggaraan promosi penanaman modal di ruang rapat sekretariat DPRD, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, alokasi anggaran mestinya telah dipersiapkan sebelumnya agar pembuatan peta investasi dapat dilakukan dengan maksimal.
“Anggaran itukan setahun sebelumnya harus direncanakan, nah ini menjadi masalah utamanya,” ujarnya.
Ia menyebut, kekurangan anggaran dapat berdampak terhadap pembuatan peta investasi yang tidak komprehensif, sementara dokumen tersebut menjadi sala satu instrumen penting dalam mempromosikan peta potensi kepada investor.
Selain itu, Nursalam juga mempertanyakan target hilirisasi yang akan digaet oleh pemerintah Kota Bontang,
Baginya, keberhasilan menarik investor tidak hanya bergantung pada regulasi, namun juga terdapat pada strategi promosi yang baik dan efektif.
Karena itu, peta investasi harus mampu memberikan gambaran yang jelas peluang usaha dan sektor unggulan yang dapat di kembangan di Kota Bontang.
Nursalam menambahkan bahwa target pembuatan investasi dan hilirisasi yang direncanakan, terutama berada dalam kawasan industri yang notabene dikelola oleh perusahaan besar maupun kawasan Penanaman Modal Asing (PMA).
“Seberapa jauh pemerintah menjangkau target itu dan membuat industri hilir, ada ruang tidak dari pemerintah kota untuk hilirisasi di kawasan yang notabenenya kawasan PMA” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Analis Kebijakan Ahli Madya, Bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Karel mengatakan upaya hilirisasi akan dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian investasi.
“Kami akan mengupayakan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian investasi agar mendapatkan gambaran,” ungkapnya.
Menurutnya, hal tersebut sebenarnya telah dilakukan sebelumnya, namun kondisi ekonomi mengalami penurunan yang berdampak pada kemampuan pendanaan baik ditingkat daerah maupun pusat.
“Tapi kondisi keuangan tidak hanya APBD tapi juga APBN mengalami penurunan sehingga kita dan mereka mengalami keterbatasan dalam memberikan kajian potensi daerah yang memiliki potensi untuk hilirisasi,” pungkasnya.
Kendati demikian, pemerintah akan terus berupaya untuk mencari dan mendorong investasi dan pengembangan industri hilir melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan pelaku usaha, serta penyusunan peta investasi akan dilakukan dengan lebih komprehensif. (Adv)
