Newsroom.co.id, Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, meminta pemerintah daerah bersama pengelola kawasan wisata Bontang Kuala dan lembaga adat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan retribusi yang mulai diterapkan di kawasan tersebut.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas pembangunan lahan parkir, retribusi daerah, serta pemberdayaan lembaga adat.
Menurutnya, tujuan utama penerapan retribusi harus tetap diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengorbankan sektor ekonomi masyarakat setempat.
Selain itu, Sahib juga mengapresiasi upaya Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) yang berupaya mengoptimalkan potensi wisata Bontang Kuala sebagai salah satu destinasi unggulan Kota Bontang.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kadispora dan semua pihak yang memiliki niat tulus bagaimana PAD Kota Bontang bisa bertambah. mari kita sama-sama berpikir secara jernih dalam melihat kebijakan ini,” ujarnya pada selasa (2/6/2026).
Politisi Nasdem tersebut menilai kebijakan retribusi perlu dikaji dari berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan usahanya di kawasan wisata tersebut.
“Saya ingin mengetahui apakah kebijakan yang sudah berjalan sekitar dua minggu ini berdampak baik terhadap Bontang Kuala, terutama jumlah pengunjung yang masuk dan penghasilan UMKM yang ada di sana,” katanya.
Menurutnya, peningkatan pendapatan dari retribusi tidak boleh mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mengingatkan agar seluruh pihak melakukan perhitungan yang matang sebelum kebijakan diterapkan secara permanen.
“Jangan sampai kita mendapatkan pemasukan dari retribusi, tetapi yang belanja di sana justru berkurang. Semua harus dikalkulasi dengan cermat, jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah dan DPRD pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, setiap keputusan harus didasarkan pada analisis yang komprehensif agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan potensi dampak negatif yang muncul.
Sahib berharap evaluasi terhadap penerapan retribusi dapat segera dilakukan sehingga pemerintah memiliki data yang cukup untuk menentukan langkah terbaik dalam pengelolaan kawasan wisata Bontang Kuala ke depan.
“Intinya, apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Bontang, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, semua kebijakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
