NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Ketua Pansus DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang, menyebut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan mengakomodasi berbagai persoalan di kota Bontang. Salah satunya banjir yang kerap kali terjadi.
Joni menjelaskan, RTRW disusun untuk menciptakan pola ruang dan struktur ruang yang terarah. Menurutnya, desain tata ruang yang dihasilkan melalui RTRW akan menjadi dasar perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH).
“Salah satunya itu adalah bagaimana kita berbicara tentang perencanaan dengan pertimbangan ketersediaan ruang terbuka hijau,” ujarnya, Senin (27/7/2026).
Selain itu, ia menyebut perencanaan dalam RTRW juga akan mencakup kawasan rawan bencana, termasuk wilayah yang berpotensi mengalami banjir.
Joni menegaskan, kawasan-kawasan yang rawan banjir harus diatur secara jelas dalam RTRW. Salah satunya melalui penetapan dan perlindungan zona sempadan sungai agar tidak dialihfungsikan atau dibangun secara sembarangan.
“harusnya kawasan-kawasan yang rawan banjir itu kan perlu ada misalnya bagaimana zona-zona sempadan sungai harus dijaga. Harus tertuang dalam dalam RTRW itu,” terangnya.
Ia menambahkan setelah Raperda RTRW telah disahkan menjadi perturan daerah, ketentuan tersebut akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran tata ruang di kota Bontang.
Menurutnya, keberadaan Perda RTRW akan memberikan kepastian hukum dalam penataan ruang sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mengawasi pemanfaatan ruang dan menindak setiap pelanggaran.
“Nanti perda RTRW ini akan menjadi dasar hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan dilapangan, sekaligus menjadi dasar keluarnya izin pembangunan di kota Bontang,” pungkasnya. (Adv)
