NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, mendorong agar keterlibatan masyarakat sekitar menjadi bagian dari proses penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Menurutnya, berbagai proyek pembangunan kerap memunculkan keluhan warga setelah kegiatan berlangsung karena masyarakat yang terdampak langsung tidak dilibatkan sejak awal.
“Sering kali kita menerima kritik dari masyarakat. Dalam perjalanannya ternyata ada warga sekitar yang merasa terganggu, misalnya akibat dampak arus lalu lintas. Hal-hal seperti ini perlu kita antisipasi sejak awal,” ujarnya pada Senin (27/7/2026).
Alfin mengusulkan agar pada ketentuan mengenai rencana induk atau mekanisme penerbitan rekomendasi Andalalin ditambahkan kewajiban bagi pengembang untuk melibatkan masyarakat sekitar.
Bentuknya dapat melalui RT, lurah, maupun warga yang tinggal paling dekat dengan lokasi pembangunan.
Menurutnya, persetujuan dari pemerintah daerah saja belum cukup. Sebab, pihak yang paling merasakan dampak aktivitas pembangunan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek.
“Jangan sampai yang memberikan persetujuan hanya pemerintah, sementara tetangga kanan-kiri yang merasakan langsung dampaknya justru tidak pernah dimintai pendapat. Ketika pembangunan sudah berjalan, baru muncul penolakan dan konflik,” tegasnya.
Politikus itu menilai pelibatan masyarakat akan menciptakan rasa memiliki terhadap pembangunan sekaligus meminimalkan potensi gesekan antara pengembang dan warga di kemudian hari.
Karena itu, Alfin meminta Dinas Perhubungan mempertimbangkan usulan tersebut agar dapat diakomodasi dalam Raperda LLAJ.
“Kalau masyarakat dilibatkan sejak proses penyusunan dokumen Andalalin, mereka akan merasa ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan begitu, potensi keberatan atau konflik setelah proyek berjalan bisa ditekan,” pungkasnya. (Adv)
