NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Arfian Arsyad, mendorong Pemerintah Kota Bontang membangun sistem digital terpadu atau single data untuk penyaluran insentif pendidik dan tenaga kependidikan.
Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci agar pemberian insentif berlangsung lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Dorongan itu disampaikan Arfian usai DPRD Bontang melakukan studi komparatif ke DPRD dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Dari kunjungan tersebut, ia melihat sistem pengelolaan insentif di Tangerang sudah terintegrasi melalui satu aplikasi yang menghubungkan data mulai dari tingkat RT, RW, hingga sekolah.
“Semua penerima insentif sudah masuk dalam satu sistem. Ada tim yang bertugas melakukan verifikasi sehingga yang berhak menerima benar-benar bisa dipastikan melalui data, bukan sekadar pendataan manual,” ujar Arfian belum lama ini.
Ia menjelaskan, aplikasi tersebut tidak hanya memuat data guru, tetapi juga tenaga kependidikan, laboran, staf sekolah, hingga berbagai profesi penerima insentif lainnya. Seluruh proses dikelola pemerintah daerah melalui OPD terkait tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga pengawasan lebih mudah dilakukan.
Menurut Arfian, konsep tersebut patut menjadi acuan bagi Bontang yang saat ini tengah menyusun regulasi pemberian insentif bagi pendidik. Kehadiran sistem digital diyakini mampu menghindari tumpang tindih data sekaligus mempercepat proses verifikasi penerima.
“Kalau datanya sudah terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah memastikan siapa yang layak menerima. Penyaluran insentif juga menjadi lebih akuntabel,” katanya.
Selain sistem pendataan, Arfian menyebut DPRD juga membandingkan persyaratan penerima insentif. Di Kota Tangerang, penerima umumnya telah memiliki masa pengabdian dua tahun, sedangkan dalam pembahasan Raperda di Bontang DPRD mengusulkan syarat tersebut dipermudah menjadi satu tahun agar lebih banyak pendidik yang bisa memperoleh insentif.
Ia berharap pengalaman Kota Tangerang dapat menjadi referensi dalam menyempurnakan kebijakan di Bontang.
Bagi Arfian, keberhasilan program insentif tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh kualitas sistem pendataan yang menjadi dasar penyalurannya.
“DPRD ingin memastikan program ini berjalan dengan data yang valid, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan,” pungkasnya. (Adv)
