NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib, melontarkan peringatan keras kepada Pemerintah Kota Bontang menyusul tingginya angka kehamilan remaja.
Ia menyebut, kondisi tersebut sudah masuk kategori darurat kehamilan anak dan tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara biasa.
Data dari praktik dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) dr. Pakhruzzabadi mencatat sedikitnya 59 remaja hamil sepanjang Januari hingga Mei 2026. Angka itu belum termasuk data dari rumah sakit, puskesmas, maupun klinik lainnya.
“Ini baru dari satu sumber data sudah 59 kasus. Bayangkan kalau seluruh fasilitas kesehatan dikumpulkan datanya. Saya katakan ini sudah darurat, pemerintah tidak boleh lagi diam,” tegas Sahib belum lama ini.
Politisi DPRD itu menilai tingginya kasus kehamilan anak menjadi tamparan bagi Bontang yang selama ini menyandang predikat Kota Layak Anak. Menurutnya, penghargaan tersebut kehilangan makna apabila kasus kehamilan usia anak terus bermunculan.
“Jangan hanya bangga dengan predikat Kota Layak Anak, sementara faktanya anak-anak kita justru menjadi korban. Ini bertolak belakang dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipublikasikan, korban termuda yang pernah ditangani berusia 12 tahun akibat persetubuhan. Bahkan terdapat dugaan kasus pencabulan terhadap anak usia 4 hingga 5 tahun yang diduga dilakukan ayah kandung.
Tak hanya itu, dalam satu bulan terakhir tercatat enam ibu berusia anak melahirkan. Dua bayi lahir selamat, sementara dua lainnya meninggal dunia akibat berat badan lahir sangat rendah.
Empat kasus lainnya masuk melalui instalasi gawat darurat (IGD) setelah korban mengalami nyeri hebat dan perdarahan sebelum diketahui sedang hamil.
Melihat kondisi tersebut, Sahib mendesak pemerintah segera memperkuat langkah pencegahan dengan menggencarkan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah.
“Jangan menunggu korban terus bertambah. Dinas terkait harus rutin turun ke SMP dan SMA. Minimal sebulan sekali memberikan edukasi kepada pelajar. Kalau memang perlu, pendidikan seksual harus mulai diberikan secara benar agar anak-anak memahami risiko yang mereka hadapi,” katanya.
Selain edukasi, Sahib meminta pemerintah membangun basis data terpadu mengenai kehamilan remaja dari seluruh fasilitas kesehatan di Bontang. Menurutnya, tanpa data yang utuh, pemerintah akan kesulitan menemukan akar persoalan.
“Tarik semua data dari rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Petakan berdasarkan wilayah, usia, hingga latar belakang kasus. Kalau tidak ada data, analisisnya tidak ada. Akibatnya kebijakan yang dibuat bisa salah sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Orang tua, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lingkungan sekitar harus ikut mengambil peran dalam mengawasi dan melindungi anak-anak.
“Ini bukan sekadar persoalan moral, tetapi sudah menjadi persoalan masa depan generasi Bontang. Jangan sampai kita baru bergerak setelah angkanya semakin tinggi. Semua pihak harus turun tangan mulai hari ini,” pungkasnya. (Adv)
