NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Rustam mendukung keterlibatan lembaga Masyarakat Adat Kutai Bontang Kuala dalam perumusan dan pelaksanaan agenda pada kawasan Bontang Kuala.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas pembangunan lahan parkir, retribusi daerah, serta pemberdayaan lembaga adat Kutai Bontang Kuala.
Rustam mengatakan, lembaga masyarakat adat memiliki peran penting dalam pembinaan adat disetiap daerah, termasuk pelestarian adat istiadat serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal.
Menurutnya, lembaga adat tersebut merupakan mintra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Lembaga masyarakat adat adalah mitra yang sejajar dengan pemerintah kota Bontang yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun kota Bontang terkhusus Bontang Kuala,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Ia menyebut pengakuan Lembaga Masyarakat Adat Kutai Bontang Kuala telah tertuang dalam peraturan Wali Kota Bontang.
Selain itu, Rustam menyampaikan bahwa pemerintah perlu memberi bantuan melalui skema bantuan hibah dalam mendukung pembinaan adat terhadap Lembaga Masyarakat Adat Kutai Bontang Kuala.
“Kita harus pikirkan untuk memberikan dukungan melalui anggaran hibah terhadap lembaga adat agar bisa melaksanakan kegiatan dan pembinaan secara mandiri,” katanya.
Senada dengan itu, Koordinator Seni dan Budaya Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala, Halimah, menyampaikan lembaga adat penting dilibatkan dalam setiap agenda yang diadakan pemerintah Kota Bontang terkhusus kegiatan yang dilaksanakan di Bontang Kuala.
“Kami berharap di beritahu, di undang, di ajak bermusyawarah bila ada kegiatan yang dilaksanakan di Bontang Kuala agar tidak ada persoalan didalamnya,” ucapnya.
Halimah menyebut setiap pengambilan kebijakan seperti retribusi pada daerah wisata Bontang Kuala, lembaga adat selalu mendukung.
Karenanya itu, ia berharap lembaga adat selalu dilibatkan dalam setiap musyawarah serta kegiatan yang dilaksanakan di Bontang Kuala. (Adv)
