Newsroom.co.id, Bontang – Di tengah tuntutan percepatan pembangunan, Pemerintah Kota Bontang justru harus menghadapi kenyataan pahit berupa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Padahal, pemerintah daerah juga tetap harus memenuhi alokasi anggaran sesuai regulasi, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lain menyangkut yang kesejahteraan masyarakat.
“Terus terang. kami cukup sedih, di satu sisi daerah diminta memaksimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain dana transfer justru dikurangi,” ujar Neni usai upacara peringatan hari otonomi daerah ke-30, Senin (27/4/2026).
Pengurangan dana transfer itu memaksa Pemkot Bontang menata ulang prioritas pembangunan dan mencari strategi alternatif pendanaan.
Salah satunya kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Namun, kata Neni, mekanisme tersebut tidak selalu mudah karena harus melalui proses antrean.
“Kalau hanya mengandalkan permohonan, belum tentu program dalam dokumen RPJMD bisa terlaksana. Ini menjadi tantangan berat bagi daerah,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, Neni, menegaskan bahwa peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan beban tambahan.
“Kami berupaya meningkatkan PAD dari sektor-sektor seperti parkir dan retribusi, namun tetap dengan prinsip tidak memberatkan masyarakat. Kami juga memberikan kemudahan investasi sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti ketergantungan daerah terhadap dana bagi hasil yang dinilai belum optimal implementasinya.
Ketidakpastian dalam penyaluran dana transfer, termasuk pengurangan hingga 25 persen pada tahun sebelumnya, menjadi kendala serius dalam perencanaan anggaran daerah.
Namun Wali Kota memastikan bahwa Pemerintah Kota Bontang tetap berkomitmen menjalankan program prioritas, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, meskipun di tengah keterbatasan fiskal. (Adv)
