Newsroom.co.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bergerak cepat menyikapi pencoretan ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat pada 2026. Fokus utama diarahkan pada keberlanjutan layanan kesehatan, bukan pada polemik kebijakan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa sebanyak 2.753 warga yang sebelumnya ditanggung melalui skema PBI APBN tetap akan mendapatkan layanan kesehatan. Meski status pembiayaan dari pusat dihentikan, pemerintah daerah memastikan tidak ada kekosongan jaminan.
“Sebanyak 2.753 penerima manfaat diputuskan tidak dilanjutkan pembiayaan PBI-nya dari pusat tahun ini,” ujarnya, Kamis (16/4/2026) di Auditorium 3 Dimensi.
Menurutnya, informasi tersebut baru diterima dan langsung direspons melalui langkah konkret. Pemkot Bontang kini tengah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan guna memastikan dasar kebijakan yang diambil pemerintah pusat.
Sebelumnya, jumlah peserta PBI yang dibiayai APBN di Bontang mencapai 26.899 jiwa. Setelah adanya pengurangan, kini tersisa sekitar 24.146 jiwa yang masih ditanggung pusat.
Sebagai solusi, Pemkot Bontang menyiapkan skema pengalihan pembiayaan melalui APBD. Langkah ini diambil agar masyarakat yang terdampak tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi maupun pembiayaan.
“Yang jelas tidak ada yang ditolak. Selama dia warga Bontang, tetap harus dilayani,” tegasnya.
Saat ini, jumlah peserta PBI yang telah ditanggung melalui APBD Bontang mencapai sekitar 56.786 jiwa. Angka tersebut diperkirakan akan bertambah seiring adanya pengalihan peserta dari pusat.
Neni menekankan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Karena itu, Pemkot memilih fokus pada solusi dengan menyiapkan anggaran tambahan dibanding memperdebatkan kebijakan yang diambil pemerintah pusat.
“Kita siapkan saja anggarannya. Yang penting masyarakat tetap bisa berobat,” ujarnya.
Ia juga telah menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan di Bontang agar tidak menolak pasien akibat perubahan status kepesertaan. Bahkan, pelayanan tetap harus diberikan meski data kepesertaan belum sepenuhnya sinkron.
“Kalau ada yang sebelumnya aktif lalu tiba-tiba tidak aktif, tetap harus dilayani. Jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Sebagai langkah tambahan, Pemkot membuka opsi pelayanan kesehatan menggunakan KTP bagi warga yang mengalami kendala administrasi dengan BPJS.
Di sisi lain, sekitar 3.000 peserta PBI yang bersumber dari pemerintah provinsi masih menunggu kejelasan terkait kelanjutan pembiayaan. Namun, Pemkot Bontang menyatakan siap mengambil alih jika kebijakan serupa diberlakukan.
Berdasarkan data sementara, total peserta jaminan kesehatan di Bontang mencapai 180.196 jiwa. Rinciannya meliputi PBI APBN 26.899 jiwa, PBI APBD 56.756 jiwa, PPU badan usaha 64.777 jiwa, PPU penyelenggara negara 19.236 jiwa, serta peserta mandiri 12.498 jiwa.
Langkah cepat Pemkot Bontang ini menjadi bentuk komitmen untuk memastikan akses layanan kesehatan tetap terjaga bagi seluruh warga, tanpa terkecuali. (Adv/Rhae)
