BeritaBontangHeadlineKaltimNasional

Pemkot Bontang Jemput Bola ke Pusat, Perjuangkan Penanganan Banjir Rob BK

×

Pemkot Bontang Jemput Bola ke Pusat, Perjuangkan Penanganan Banjir Rob BK

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni (kerudung hitam) saat berkunjung ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Rabu (1/4/2026). (Istimewa)

Newsroom.co.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus menunjukkan langkah proaktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Kali ini, Pemkot Bontang melakukan upaya “jemput bola” ke Pemerintah Pusat dengan menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada Rabu (1/4/2026) guna memperjuangkan penanganan banjir rob di kawasan wisata Bontang Kuala (BK).

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Bontang dalam memastikan infrastruktur tetap memadai di tengah keterbatasan anggaran daerah. Sebelumnya, Pemkot juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penambahan jaringan gas (jargas).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni hadir bersama jajaran perangkat daerah, di antaranya Kepala Bapperida Bontang Syahruddin serta Kabid Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida, Noni Agetha. Rombongan Pemkot diterima langsung oleh jajaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PU.

Pemkot Bontang memaparkan kondisi akses jalan nasional sepanjang kurang lebih 900 meter menuju kawasan wisata Bontang Kuala yang kerap terdampak banjir rob. Kondisi tersebut dinilai menghambat mobilitas masyarakat sekaligus berdampak pada sektor pariwisata dan aktivitas warga.

“Kami melaporkan kondisi infrastruktur jalan nasional yang saat ini menjadi kendala utama bagi mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata. Fenomena banjir rob terjadi setiap sore hingga malam hari, yang tidak hanya mengganggu aktivitas warga tetapi juga berdampak pada fasilitas pendidikan di sekitar lokasi,” ujar Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.

Pemkot menilai intervensi dari Pemerintah Pusat sangat diperlukan, mengingat status jalan tersebut merupakan kewenangan nasional. Selain itu, keterbatasan APBD akibat perubahan regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Secara teknis, badan jalan di kawasan tersebut berada di atas tanah dengan daya dukung rendah karena berada di wilayah muara. Kondisi ini memperparah dampak banjir rob yang rutin terjadi, terutama pada sore hingga malam hari.

“Bontang telah memberikan kontribusi besar bagi negara, khususnya melalui sektor migas. Kami berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian khusus pada perbaikan jalan ini. Penanganan sepanjang 900 meter tersebut sangat berarti bagi keselamatan dan kenyamanan warga kami,” terangnya.

Melalui langkah ini, Pemkot Bontang menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga. (Adv/Rhae)