Newsroom.co.id, Bontang – Aksi balap liar yang marak dilakukan anak-anak dan remaja di jalan umum mendapat sorotan dari Anggota DPRD Bontang, Winardi. Ia menegaskan kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena membahayakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya.
Namun di sisi lain, potensi anak muda yang memiliki kemampuan di bidang balap motor tidak boleh diabaikan. Pemerintah dinilai perlu menyediakan wadah yang aman dan legal bagi generasi muda yang memiliki minat serta bakat di dunia balap motor. Ia mengatakan, balap motor merupakan cabang olahraga resmi yang memiliki sistem pembinaan dan organisasi yang jelas.
“Kalau balap liar tentu tidak dibenarkan. Tapi kalau ada anak-anak yang memang memiliki bakat di bidang balap, pemerintah bisa memberikan wadah dengan aturan yang jelas, misalnya pada waktu-waktu tertentu seperti akhir pekan atau hari libur sekolah,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, pembinaan atlet balap harus dilakukan melalui kegiatan yang legal, terukur, dan mengedepankan aspek keselamatan. Setiap latihan maupun perlombaan wajib memenuhi standar keamanan, mulai dari penggunaan helm khusus, pakaian balap lengkap, hingga perlengkapan pendukung lainnya.
Selain itu, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut juga harus terdata dan berada dalam pembinaan organisasi olahraga yang menaungi cabang balap motor.
“Yang paling penting adalah aspek safety. Jangan sampai kita mewadahi kegiatan balap tetapi mengabaikan keselamatan. Kalau terjadi kecelakaan, risikonya sangat besar,” katanya.
Winardi menjelaskan, hingga saat ini Kota Bontang belum memiliki sirkuit permanen yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana latihan maupun penyelenggaraan kompetisi balap motor. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk mencari lokasi yang representatif dan aman.
Ia menilai lokasi tersebut harus berada jauh dari kawasan padat penduduk serta tidak mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat. Selain itu, jadwal penggunaan tempat juga perlu diatur secara jelas agar kegiatan dapat berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.
“Kalau memang ingin mengakomodasi atlet balap, harus ada regulasi yang jelas. Waktunya diatur, tempatnya ditentukan, dan perlengkapan keselamatannya wajib dipenuhi. Jangan sampai yang difasilitasi justru balap liar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Winardi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam upaya pembinaan atlet balap motor. Menurutnya, pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, KONI, hingga komunitas balap perlu duduk bersama untuk menyusun langkah yang tepat.
Ia juga memastikan DPRD terbuka terhadap berbagai aspirasi dari komunitas maupun atlet balap terkait kebutuhan sarana latihan dan program pembinaan.
“Kalau ada usulan resmi dari komunitas atau atlet, tentu bisa dibahas bersama. Kita duduk satu meja dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mencari jalan keluarnya. Yang jelas, pembinaan olahraga harus berjalan, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (Adv)
