NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang, mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk memiliki sistem data yang terintegrasi sebagai dasar penetapan peruntukan kawasan dalam perencanaan tata ruang.
Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang tentang pembahasan Raperda RTRW kota Bontang tahun 2026-20245, yang digelar di ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), baru baru ini.
Menurutnya, kota Bontang perlu memiliki sistem data yang terintegrasi yang dapat diakses secara digital. Dengan sistem tersebut, setiap informasi mengenai infastruktur layangan publik yang dapat ditampilkan secara lengkap dalam satu peta digital.
“”Apakah kita sudah memiliki sistem data terintegrasi di Kota Bontang? Misalnya, ketika saya ingin melihat sistem jaringan SPAM, maka di peta digital akan langsung muncul jaringan perpipaan PDAM, termasuk sistem pengelolaannya dan cakupan layanannya,” ujarnya.
Joni Alla Padang yang kerap disapa JAP menilai, keberadaan sistem data yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur secara lebih tepat sasaran dan berbasis data.
“Karena dengan proses inilah fungsi bagaimana perencanaan kita itu dibangun dalam sistem berdasarkan data,” terangnya
JAP menambahkan, tanpa sistem data yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) berpotensi berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu tumpang tindih pekerjaan di lapangan.
“Kalau kita tidak punya sistem databyang terintegrasi infastruktur akan dijalankan oleh masing-masing OPD. Sehingga selesai menggali untuk pipa air, kemudian di gali lagi untuk pekerjaan lain, ujung-ujungnya saling merusak,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan Kota Bontang membutuhkan sistem data infrastruktur yang terintegrasi secara menyeluruh. Dengan demikian, informasi mengenai jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), hingga jaringan telekomunikasi dapat tersedia dalam satu sistem digital yang mudah diakses dan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan.
Oleh karena itu, Kota Bontang membutuhkan adanya sistem data infastruktur yang terintegrasi secara menyeluruh. Sehingga, informasi terkait jaringan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), hingga jaringan telekomunikasi dapat tersedia dalam satu sistem yang mudah diakses.
“Harus kita punya pusat data yang memuat semua itu,” tutupnya. (Adv)
