NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Komisi A DPRD Kota Bontang merampungkan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif guru. Setelah pembahasan akhir selesai, draf raperda akan dibawa ke tahap uji publik dengan melibatkan guru dan sekolah.
Ketua Komisi A DPRD kota Bontang, Heri Keswanto, mengatakan bahwa masih terdapat satu poin yang akan ditambah kedalam draf, yaitu memasukkan guru pada satuan pendidikan nonformal, khususnya pendidikan kesetaraan, sebagai pihak yang berhak menerima apresiasi melalui program insentif.
“Secara substansi pembahasannya sudah selesai, tinggal ada satu usulan tambahan untuk guru pendidikan kesetaraan dimasukkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurut Heri, setalah draf tersebut diperbaiki sesuai hasil pembahasan, Komisi A akan melakukan rapat internal. Selanjutnya Raperda tersebut akan dibawa untuk dilakukan uji publik dengan mengundang guru dan pihak sekolah untuk memberikan masukan.
Sementara tentang besaran insentif, Heri menegaskan penetapan besarnya bukan kewenangan DPRD. Karena penentuan nominal merupakan kewenangan pemerintah kota Bontang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Terkait besarannya kami serahkan ke pemerintah, karena itu berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk pemberian insentif bagi guru akan meningkat dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai 28 milyar.
Meski demikian, DPRD hanya memberikan dukungan terhadap anggaran pada tahun berjalan, sedangkan pemberian insentif tersebut akan bergantung terhadap APBD pada tahun-tahun berikutnya.
“Yang bisa kami pastikan adalah dukungan untuk anggaran tahun berjalan. Untuk keberlanjutan di masa mendatang, semuanya bergantung pada kemampuan keuangan daerah,” tutupnya. (Adv)
