NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan aset daerah yang dinilai belum berjalan optimal.
Hal itu disampaikannya saat rapat kerja DPRD Kota Bontang terkait Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun anggaran 2026 dari sektor pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2026.
Salah satu yang menjadi perhatian Sahib adalah kebijakan penggunaan fasilitas yang dikelola Kecamatan Bontang Barat. Ia mengapresiasi inovasi digital yang telah diterapkan, namun mempertanyakan adanya perlakuan berbeda antara masyarakat dan OPD terkait biaya penggunaan fasilitas.
“Saya bangga dengan aplikasi yang sudah dijalankan Kecamatan Bontang Barat. Namun saya tidak setuju jika masyarakat dikenakan biaya sementara OPD tidak. Jangan ada perlakuan berbeda. Semua harus mengikuti aturan yang sama,” tegasnya pada Senin (22/6/2026).
Selain itu, Sahib juga mengkritik pengadaan peralatan di sejumlah OPD yang belum didukung kesiapan sumber daya manusia.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mempersiapkan tenaga yang kompeten sebelum melakukan pembelian alat.
Ia mencontohkan sejumlah peralatan yang telah dibeli namun belum dimanfaatkan secara maksimal karena tidak tersedia SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi untuk mengoperasikannya.
“Kita berulang kali mengingatkan agar SDM dipersiapkan lebih dulu. Jangan sampai alat sudah dibeli, tetapi tidak bisa digunakan karena operatornya belum siap. Ini pemborosan yang harus dihindari,” ujarnya.
Muhammad Sahib secara khusus menyoroti kebutuhan tenaga bersertifikasi di bidang pengujian lingkungan, mulai dari air, udara hingga tanah.
Menurutnya, keberadaan tenaga profesional menjadi syarat penting apabila pemerintah ingin meningkatkan kualitas layanan laboratorium daerah.
Ia berharap ke depan setiap pengadaan barang dan peralatan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata dan kesiapan sumber daya manusia agar anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Jangan sampai aset yang dibeli dengan uang rakyat akhirnya hanya menjadi pajangan. Perencanaan harus matang dan berorientasi pada hasil,” pungkasnya. (Adv)
