NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Bontang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Bontang dari Fraksi Gerindra, Sem Nalpa Mario Guling, dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Kota Bontang.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.
“Predikat WTP yang diraih secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014 hingga 2025 patut diapresiasi. Capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah,” ujarnya pada Rabu (17/6/2026).
Fraksi Gerindra juga menilai pemerintah telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dengan menyusun laporan pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan.
Dari sisi pendapatan daerah, Fraksi Gerindra mengapresiasi realisasi pendapatan yang mencapai 98,49 persen dari target yang ditetapkan. Namun demikian, pihaknya mengingatkan masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, Gerindra mendorong pemerintah untuk terus berinovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
“Pemerintah perlu mengoptimalkan sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber PAD sehingga kemampuan fiskal daerah dapat semakin kuat dan mandiri,” katanya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah, efektivitas pendataan sumber pendapatan, hingga transparansi pengelolaan kekayaan daerah agar kontribusi PAD dapat terus meningkat.
Tak hanya itu, Sem Nalpa menyoroti pentingnya evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah harus mampu menghasilkan kontribusi PAD yang sebanding.
“Evaluasi dan analisis kinerja seluruh BUMD perlu dilakukan agar hasil yang diperoleh benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya. (Adv)
