Newsroom.co.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus berupaya mencari jalan keluar agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga. Di tengah tekanan regulasi baru yang membatasi belanja pegawai, Pemkot memilih bergerak aktif daripada sekadar mengikuti kondisi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga kesejahteraan ASN tanpa mengabaikan aturan.
Ancaman pemangkasan TPP mulai 2027 muncul seiring penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Aturan tersebut membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Sementara kondisi keuangan daerah Bontang menunjukkan kebutuhan belanja pegawai masih jauh di atas batas tersebut.
Proyeksi APBD Kota Bontang pada 2027 diperkirakan sekitar Rp1,5 triliun. Di sisi lain, kebutuhan belanja pegawai mencapai Rp650 miliar. Artinya, porsi belanja pegawai bisa menyentuh sekitar 45 persen, sehingga berpotensi memicu pemangkasan TPP hingga Rp200 miliar jika tidak dicarikan solusi.
Menghadapi situasi ini, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengambil langkah strategis. Ia mendorong upaya mencari celah kebijakan agar TPP tidak hilang begitu saja.
“Kami berjuang agar TPP ASN tidak dipotong,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Salah satu skema yang disiapkan adalah mengubah struktur penganggaran TPP. Pemkot mengusulkan agar TPP tidak lagi dimasukkan dalam belanja pegawai. Sebagai alternatif, anggaran tersebut akan dialihkan ke pos belanja barang dan jasa.
Upaya ini tidak dilakukan sendiri. Pemkot Bontang akan membawa usulan tersebut ke forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia untuk diperjuangkan bersama daerah lain. Diharapkan, ada solusi kolektif yang dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah tanpa melanggar regulasi pusat.
Namun, langkah ini juga memiliki konsekuensi. Pengalihan TPP ke pos belanja barang dan jasa berpotensi mempersempit ruang anggaran sektor tersebut. Program pengadaan, proyek, hingga layanan publik bisa terdampak jika tidak diatur secara cermat.
Neni mengakui dilema tersebut sebagai bagian dari realitas pengelolaan keuangan daerah.
“Konsekuensinya akan mengurangi biaya lain. Tapi memang kondisi keuangan kita seperti ini,” katanya.
Pemkot pun dituntut cermat dalam menentukan prioritas anggaran.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Bontang tetap berkomitmen menjaga program yang langsung menyentuh masyarakat. Sejumlah program prioritas dipastikan tidak akan dipangkas. Di antaranya gaji pengurus RT, insentif guru mengaji atau tokoh agama, insentif guru swasta, hingga program seragam gratis bagi pelajar.
Hal tersebut menegaskan bahwa Pemkot tidak hanya fokus pada kesejahteraan ASN, tetapi juga menjaga layanan dasar bagi masyarakat. Dengan berbagai upaya yang ditempuh, Pemkot Bontang berharap dapat menemukan titik keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan kebutuhan daerah. (Adv/Rhae)
