Newsroom.co.id, Bontang – Kota Bontang terus mengalami pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. Namun di tengah laju pembangunan tersebut, persoalan kekurangan dokter masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
Dengan jumlah penduduk sekitar 190 ribu jiwa, Kota Bontang idealnya memiliki sedikitnya 190 dokter umum. Standar tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Kesehatan yang menetapkan rasio satu dokter untuk seribu penduduk. Hingga kini, kondisi di lapangan belum memenuhi angka ideal tersebut.
Akibatnya, beban kerja tenaga medis semakin berat. Antrean pasien di sejumlah fasilitas kesehatan menjadi lebih panjang, sementara kualitas pelayanan belum sepenuhnya optimal.
Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, mengakui bahwa kekurangan dokter merupakan pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani pemerintah daerah. Menurutnya, pelayanan kesehatan sulit ditingkatkan jika satu dokter harus melayani terlalu banyak pasien.
“Kalau satu dokter harus menangani terlalu banyak pasien, tentu kinerjanya tidak bisa maksimal,” ujar Neni, Senin (21/12/2025) lalu.
Ia menambahkan, persoalan tidak hanya terletak pada jumlah tenaga medis, tetapi juga pada distribusi dokter yang belum merata. Beberapa fasilitas kesehatan memiliki tenaga medis berlebih, sementara wilayah lain justru mengalami kekurangan.
Selain itu, sistem kapitasi juga menjadi perhatian. Neni menilai pembagian kapitasi perlu ditata lebih adil agar beban kerja dokter tidak timpang dan masyarakat di semua wilayah dapat menikmati pelayanan kesehatan yang setara.
“Kita ingin pelayanan kesehatan merata, bukan hanya bertumpu pada dokter tertentu,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kota Bontang mendorong penguatan sektor pendidikan dengan mendukung hadirnya fakultas kedokteran baru di Kalimantan Timur. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang kembali membuka moratorium pendirian fakultas kedokteran.
Momentum tersebut dimanfaatkan dengan mendorong berdirinya Fakultas Kedokteran Swasta di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMMKT). Upaya ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga dokter di daerah.
“Alhamdulillah, sekarang sudah ada. Ini salah satu langkah untuk menjawab kebutuhan dokter yang semakin tinggi, khususnya di Kalimantan Timur,” kata Neni.
Ke depan, Pemkot berharap keberadaan fakultas kedokteran tidak hanya menambah jumlah lulusan dokter, tetapi juga mampu memperbaiki distribusi tenaga medis, terutama ke wilayah yang selama ini kekurangan.
Neni menegaskan, pembangunan Kota Bontang tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik semata. Pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan, harus menjadi prioritas utama.
“Saya ingin Bontang berbenah. Bukan hanya dari segi infrastruktur, tapi juga SDM. Terutama tenaga kesehatan,” pungkasnya. (*)
