NEWSROOM.CO.ID, JAKARTA – Kota Bontang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Wali Kota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Utama pada Malam Penganugerahan KLA 2025 yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia di Ballroom H.M. Rasjidi Kemenag RI, Jakarta, Jumat (08/08/25).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PPPA RI, Arifatul Choiri Fauzi, bersama 21 kabupaten/kota penerima lainnya.
Wali Kota Neni mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian ini. Menurutnya, prestasi tersebut bukan semata-mata penghargaan, melainkan pengakuan atas komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam pemenuhan hak-hak anak.
“Ini adalah kebanggaan bagi Bontang, namun lebih dari itu, yang utama adalah bagaimana komitmen kita bersama dalam memenuhi hak anak: hak bermain, belajar, kasih sayang, ruang terbuka yang layak, serta pendidikan yang baik,” ujar Bunda Neni.
Meski begitu, ia mengakui masih banyak hal yang harus dibenahi. Wali Kota pun mengimbau orang tua dan masyarakat untuk mendukung komitmen ini.
“Anak adalah aset bangsa yang harus dijaga dan dipenuhi kebutuhannya. Anak-anak harus bahagia,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota turut didampingi Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlinawati, Kepala DP3AKB Eddy Foreswanto beserta jajaran, Kepala Dinas Kominfo Anwar Sadat, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Saparudin.
Sementara itu, dalam konferensi persnya, Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi menjelaskan, penilaian program KLA dimulai sejak Januari 2024 melalui tahapan pendaftaran, evaluasi provinsi, hingga verifikasi kementerian pada Januari–Maret 2025. Proses ini berlanjut dengan kolaborasi bersama kementerian/lembaga pada April–Juni 2025, sehingga total penilaian berlangsung selama 1,5 tahun.
Dari 464 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 355 yang lolos verifikasi. Penghargaan ini, kata Arifatul, merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.
Selain kategori Kota Layak Anak Tingkat Utama, KemenPPPA juga memberikan penghargaan tingkat Pratama, Madya, dan Nindya, serta menetapkan 9 provinsi sebagai Provinsi Layak Anak. (kmf/rie)
