NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – APBD Bontang 2026 resmi disepakati sebesar Rp1,99 triliun, seperti tertuang dalam Laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Rustam pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan I DPRD Bontang, Sabtu malam (29/11/2025).
Kesepakatan ini menjadi momen penting bagi pemerintah daerah, yang kini harus bergerak lebih hati-hati di tengah mengecilnya ruang fiskal.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa penyusunan APBD tahun depan berada di bawah tekanan berat akibat penurunan dana transfer pusat hingga 37,76 persen.
“Ketergantungan kota terhadap dana pusat mencapai 85 persen. Ini memperkuat urgensi penyesuaian,” kata Neni di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.
Akibat penurunan tersebut, pendapatan daerah ikut terpangkas dari sebelumnya Rp2,678 triliun menjadi Rp1,667 triliun, memaksa pemerintah melakukan penataan belanja yang lebih ketat.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Neni menegaskan bahwa efisiensi tidak akan mengorbankan pelayanan publik. “Rasionalisasi dilakukan tanpa mengurangi pelayanan dasar, enam Standar Pelayanan Masyarakat, dan pelayanan publik esensial. Kami pastikan efisiensi tidak mengurangi hak masyarakat,” tegasnya.
Belanja daerah diarahkan lebih fokus: pendidikan 20 persen, infrastruktur 40 persen, sementara sektor kesehatan dan program pengentasan kemiskinan tetap dipertahankan. “Setiap rupiah dalam APBD 2026 harus memberikan dampak nyata. Ini komitmen kami,” tambah Neni.
APBD 2026 disebut sebagai hasil kerja keras bersama yang harus dikawal hingga tahap pelaksanaan. “Kami berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Wali Kota Neni.(*)
