Luwu Utara — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Drs. H. Aspar, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara kembali turun pada 2025, dan kini ada pada kisaran angka 10,74%.
“Kemarin BPS telah merilis tingkat kemiskinan di Luwu Utara tahun 2025. Alhamdulillah, nilainya sangat menggembirakan, yaitu pada kisaran 10,74%. Persentase ini turun signifikan dari tahun sebelumnya, yang berada pada kisaran 11,24%,” ungkap Aspar.
Dikatakannya, dengan persentase angka kemiskinan di 10,74 persen tersebut, maka telah terjadi penurunan jumlah orang miskin di Luwu Utara sebanyak 1.430 orang, yaitu dari 36.460 orang pada 2024 menurun menjadi 35.030 orang pada tahun 2025.
“Walaupun terjadi peningkatan garis kemiskinan, dari Rp431.980 per orang per bulan pada tahun 2024 menjadi Rp441.412 per orang per bulan, hal itu terjadi disebabkan oleh adanya faktor inflasi yang juga turut memengaruhinya,” ungkap dia.
Kendati demikian, kata dia, dengan adanya perbaikan daya beli yang makin kuat yang disebabkan oleh kebijakan Bupati Andi Rahim terhadap penduduk miskin, maka kebijakan Bupati itu kini telah mampu mematahkan desakan inflasi yang fluktuatif tersebut.
“Atas berbagai intervesi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati terhadap penanganan orang miskin di Kabupaten Luwu Utara, maka penurunan angka kemiskinan telah melalui proses perencanaan yang sistematis dan sangat terukur,” jelasnya.
“Tentu ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Bapak Bupati membuktikan bahwa dengan perencanaan yang terukur, kepemimpinan yang humanis, penetapan program prioritas, serta kolaborasi pentahelix, semuanya bisa diwujudkan,” paparnya.
Ia menyebutkan, ada tiga cakupan indikator kinerja yang melekat pada strategis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, sehingga penurunan angka kemiskinan tiap tahun ini, trennya makin membaik.
Pertama, kata dia, pengurangan beban dasar melalui jaminan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran, berupa pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan penduduk miskin.
Di mana pada triwulan I Januari 2025 untuk jaminan sosial sebesar Rp7,04 M, dengan sasaran 167.608 jiwa. Dan pada Februari 2025, sebesar Rp7,09 M dengan sasaran 168.726 jiwa.
Sementara pada Program Keluarga Harapan (PKH), disalurkan sebesar Rp12,47 M dengan sasaran 17.017 KK dan pemberian sembako sebesar Rp15,23 M dengan sasaran 25.359 KK.
Yang kedua, lanjut dia, peningkatan pendapatan melalui perluasan akses dan kapasitas pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, dan penciptaan peluang usaha yang pada 2025 telah disiapkan anggaran sebesar Rp3,43 M untuk bantuan modal dan peralatan serta P2B.
Terakhir, atau yang ketiga, kata Aspar, penurunan kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan.
“Ini dilaksanakan untuk pemenuhan konsumsi non makanan penduduk miskin. Di mana dilakukan bedah rumah dengan program BSPS di 7.492 rumah tangga hingga tahun 2024, bantuan H-ALS yang mencapai 1.990 unit, dan program SPAM yang mengaliri 6.225 rumah,” sebutnya.
Diketahui, jika dibandingkan dengan target tingkat kemiskinan pada RPJMD 2021 – 2026, maka pencapaian tingkat kemiskinan mencapai 110,65%. Ini jauh lebih tinggi dari pencapaian 2024, yang hanya mencapai 108,24% dari target RPJMD 2021 – 2026. (LHr)
