NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah dinamika harga BBM non-subsidi yang dipengaruhi kondisi global.
Menurut Andi Faizal, masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi energi dengan kondisi ekonomi saat ini. Ia menilai pengeluaran untuk kebutuhan bahan bakar harus dikelola secara cermat agar tidak membebani keuangan rumah tangga.
“Yang pertama tentunya masyarakat harus bijak dan hemat dalam menggunakan energi, khususnya kebutuhan bahan bakar kendaraan. Kita harus pintar-pintar mengatur kondisi keuangan kita hari ini,” ujarnya pada Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan maupun penurunan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax sangat dipengaruhi perkembangan harga minyak dunia. Karena itu, perubahan harga yang terjadi bukan sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah.
Andi Faizal menyebut pemerintah pusat masih memberikan perhatian terhadap stabilitas sektor energi. Namun, untuk BBM non-subsidi, mekanisme harga tetap mengikuti kondisi pasar global.
“Kalau situasi global membaik dan konflik internasional mereda, tentu harga minyak dunia bisa turun dan berdampak pada harga BBM. Sebaliknya, jika kondisi belum stabil, harga bisa kembali mengalami kenaikan,” katanya.
Selain mengingatkan masyarakat untuk berhemat, Andi Faizal juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Ia meminta pemerintah dan pihak terkait memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran agar tidak menimbulkan kelangkaan di tingkat konsumen.
Menurutnya, data kebutuhan BBM di Bontang sebenarnya dapat dipetakan melalui jumlah kendaraan dan volume pasokan yang masuk dari depo Pertamina.
Sehingga, apabila terjadi kelangkaan secara tiba-tiba, perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan lebih lanjut.
“Kalau kemudian Pertalite tiba-tiba cepat habis atau terjadi kelangkaan, tentu harus dilihat apakah ada penyimpangan dalam distribusinya. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi BBM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan peran aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
“Pemerintah harus melakukan pengawasan, begitu juga aparat penegak hukum. Kalau masyarakat yang memang berhak menggunakan Pertalite justru kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, berarti ada yang perlu ditelusuri dan dievaluasi,” pungkasnya. (Adv)
