Newsroom.co.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengambil langkah strategis dengan menunda sejumlah proyek pembangunan tahun 2026. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran. Pemkot menegaskan, stabilitas keuangan menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan pembangunan.
Sejumlah proyek yang sebelumnya direncanakan harus ditahan sementara waktu. Di antaranya revitalisasi Waduk Kanaan dengan skema multiyears, pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) di Kantor Wali Kota, pembangunan lapangan mini soccer di Berbas Pantai, hingga rencana pembelian mess pemkot di Jakarta. Penundaan ini menjadi bagian dari penyesuaian program dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara hati-hati dan terukur. Pemkot tidak ingin mengambil risiko yang dapat berdampak pada beban keuangan di masa mendatang. Langkah ini juga menjadi bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, kondisi fiskal saat ini belum memungkinkan untuk membiayai seluruh program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Jika dipaksakan, dikhawatirkan akan menimbulkan konsekuensi serius bagi keuangan daerah.
“Kalau dipaksakan, risikonya cukup besar. Kami tidak ingin sampai menimbulkan utang kepada kontraktor,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (10/4/2026).
Keputusan ini juga akan dikomunikasikan secara resmi kepada DPRD Bontang. Pemkot memastikan seluruh proses tetap mengikuti mekanisme yang berlaku, terutama untuk proyek yang sebelumnya telah disepakati bersama legislatif. Dengan demikian, perubahan kebijakan tetap berjalan sesuai koridor aturan.
Neni menjelaskan, revisi terhadap proyek-proyek tersebut harus melalui pembahasan bersama DPRD. Hal ini penting mengingat beberapa program telah ditetapkan dalam rapat paripurna sebelumnya.
“Kami akan melaporkan ke DPRD. Karena ini keputusan yang ditetapkan bersama dalam rapat paripurna, maka revisinya juga harus dibahas dan disetujui melalui paripurna,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Pemkot Bontang tengah menghadapi defisit anggaran sekitar Rp150 miliar. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, langkah penyesuaian program dinilai sebagai pilihan paling realistis.
Defisit tersebut dipicu oleh realisasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang tidak sesuai target. Selain itu, ketidakpastian penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat pada triwulan kedua turut memperberat kondisi fiskal daerah.
Pemkot pun harus melakukan penyesuaian secara menyeluruh.
Meski demikian, Pemkot Bontang tetap optimistis kondisi ini bersifat sementara. Pemerintah daerah berharap pendapatan dapat kembali stabil dalam waktu dekat.
“Kalau pendapatan daerah kembali stabil, tentu program yang saat ini ditunda akan kita lanjutkan,” pungkasnya. (Adv/Rhae)
