BeritaBontangHeadlineKaltim

Wali Kota Bontang Paparkan Detail Belanja Rp14,7 Miliar

×

Wali Kota Bontang Paparkan Detail Belanja Rp14,7 Miliar

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni (pegang mic) saat Paparkan Detail Anggaran Rp14,7

Newsroom.co.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan komitmennya terhadap transparansi anggaran dengan meluruskan informasi terkait alokasi belanja senilai Rp14,7 miliar yang sebelumnya disebut untuk mempercantik Kantor Wali Kota.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pengadaan Aluminium Composite Panel (ACP). Dia bilang, dari total Rp14,7 miliar, hanya Rp5,9 miliar yang dialokasikan untuk ACP.

“Jadi yang Rp8 miliar ini beli mes, bukan untuk Aluminium Composite Panel (ACP). Untuk ACP hanya Rp5,9 miliar,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Lanjutnya, Rp8 miliar lainnya digunakan untuk pembelian mes atau asrama di Jakarta. Langkah ini diambil sebagai strategi efisiensi jangka panjang, mengingat selama ini Pemkot Bontang harus mengeluarkan biaya sewa rutin mencapai Rp500 juta per tahun. Dengan pembelian aset tersebut, beban anggaran tahunan dapat ditekan sekaligus menambah aset daerah.

Sebelumnya, informasi yang beredar menyebutkan alokasi belanja untuk mempercantik kantor Wali Kota mencapai Rp14,7 miliar. Data dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Inaproc pada Sekretariat Daerah Kota Bontang mencatat terdapat dua paket kegiatan pengadaan ACP.

Rinciannya, anggaran Rp8,8 miliar tercatat untuk pemasangan ACP baru, sedangkan Rp5,9 miliar untuk perawatan ACP yang telah terpasang. Hal inilah yang kemudian memunculkan persepsi bahwa seluruh nilai tersebut diperuntukkan bagi proyek ACP.

Penjabat Sekretaris Daerah Bontang, Akhmad Suharto, membenarkan adanya alokasi belanja untuk kegiatan pemasangan ACP tahun ini.

“Teknisnya ke Bagian Umum. Setahu saya itu untuk ACP juga,” ujarnya singkat.

Melalui klarifikasi ini, Pemkot Bontang menekankan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan sesuai peruntukan dan mempertimbangkan efisiensi serta manfaat jangka panjang bagi daerah. (Adv/Rhae)