NEWSROOM.CO.ID, LUWU TIMUR — Pemerintah Desa Benteng terpaksa mengambil kebijakan efisiensi anggaran secara ketat dalam penentuan bantuan sosial tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul penurunan Dana Desa yang sangat signifikan, mencapai lebih dari 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Benteng, Ns. Charis Suhud, dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang digelar pada Kamis (5/02/2026). Ia mengungkapkan bahwa kondisi fiskal desa mengalami penyusutan drastis sehingga berdampak langsung pada pengurangan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Pada tahun anggaran 2025, Desa Benteng masih mampu menyalurkan BLT kepada 30 KPM. Namun, untuk tahun 2026 jumlah tersebut harus dipangkas menjadi 11 penerima saja.
“Ini adalah realitas yang harus kita hadapi bersama. Dana desa kita turun dari sekitar Rp800 juta menjadi hanya Rp270-an juta. Dengan kondisi ini, kita wajib memprioritaskan warga yang benar-benar masuk dalam kategori paling krusial,” ujar Charis Suhud dengan nada tegas namun penuh keprihatinan.
Meski jumlah penerima berkurang drastis, pemerintah desa memastikan bahwa proses penetapan KPM dilakukan secara objektif, adil, dan transparan. Penyaluran BLT Tahun Anggaran 2026 sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 16 Tahun 2025, dengan besaran bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.
Adapun sasaran penerima bantuan difokuskan pada warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem serta kondisi khusus lainnya sesuai ketentuan regulasi pemerintah pusat.
Musdesus ini digelar sebagai bentuk keterbukaan informasi publik agar masyarakat memahami bahwa pengurangan kuota BLT bukanlah kebijakan sepihak pemerintah desa, melainkan penyesuaian terhadap keterbatasan anggaran negara.
Pemerintah Desa Benteng berharap seluruh elemen masyarakat dapat memahami kondisi tersebut dan saling bahu-membahu, sehingga bantuan yang tersedia benar-benar tepat sasaran dan menyentuh warga yang paling membutuhkan. (Jab)
