NEWSROOM.CO.ID, BONTANG – Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Bontang menembus 111 persen, atau setara 193.473 jiwa, melampaui target Universal Health Coverage (UHC) nasional.
Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, menyebut capaian ini sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat mendapat perlindungan kesehatan tanpa terkecuali.
“Ini komitmen kami agar seluruh masyarakat terlindungi. Alhamdulillah, tingkat kepesertaan kita sudah melampaui 100 persen,” ujar Neni, Jumat (28/11/2025), usai penandatanganan nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan.
Untuk menjaga cakupan layanan tetap menyeluruh, Pemkot Bontang mengalokasikan Rp24 miliar dari APBD untuk menanggung iuran 54 ribu peserta JKN yang menjadi tanggungan pemerintah.
Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Neni menyoroti sejumlah perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Kesehatan. Pemerintah berencana mengirim surat imbauan agar kewajiban ini segera dipenuhi.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi peserta mandiri yang menunggak akibat terdampak PHK. Status kepesertaan mereka akan dialihkan menjadi peserta dengan iuran ditanggung pemerintah.
Wali Kota juga menanggapi keluhan masyarakat terkait penolakan pasien BPJS di beberapa rumah sakit swasta. Ia menekankan agar seluruh fasilitas kesehatan memperbaiki layanan, terutama bagi pasien dalam kondisi darurat.
“Tidak boleh ada lagi peserta BPJS yang datang dengan kondisi demam lalu ditolak,” tegasnya.
Dengan capaian UHC yang melampaui target nasional, Pemkot Bontang berkomitmen terus mengevaluasi kualitas layanan BPJS Kesehatan, agar manfaat jaminan kesehatan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (*)
