NEWSROOM.CO.ID, BONTANG — Pemerintah Kota Bontang memperkuat strategi penurunan angka stunting dengan merevisi Surat Keputusan (SK) Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Rapat pembahasan dipimpin Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, di Ruang Rapat BPKAD, Selasa (9/12/2025).
Rapat berlangsung padat dan fokus pada persoalan teknis. Agus Haris menegaskan pentingnya kerja cepat dan berbasis data. “Kita tidak boleh bekerja setengah hati. Semua kendala harus dirumuskan jelas, datanya lengkap, dan segera diputuskan tindakan teknisnya. Saya siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan intervensi berjalan,” ujarnya.
Salah satu fokus utama adalah penyempurnaan tata kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kota Bontang memiliki 71 tim dengan 213 personel, yang menangani lebih dari 6.600 keluarga berisiko stunting. Capaian pendampingan tahun 2025 mencapai 99,59 persen, namun evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan intervensi tepat sasaran.
Kepala DP3AKB Bontang, Eddy Foreswanto, menekankan perlunya pendampingan spesifik bagi ibu hamil, balita, dan calon pengantin. “Kinerja kader akan diperkuat dengan skema insentif yang terukur. Rasio pendampingan juga harus proporsional dan efektif,” katanya.
Dinas Kesehatan juga memaparkan faktor dominan penyebab stunting, mulai dari paparan asap rokok, anemia pada ibu hamil, hingga risiko kehamilan tinggi. Agus Haris menekankan koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar setiap kendala lapangan dapat segera direspons.
Salah satu isu penting adalah potensi jeda intervensi pada Januari–Maret 2026 karena penyesuaian pos anggaran. Untuk mengantisipasi hal ini, Agus Haris menginstruksikan Baperrida menyusun daftar kebutuhan prioritas yang dapat didukung pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Rapat juga membahas pentingnya riset daerah. Kabid P4 DP3AKB, Jamila Sayuti, mengusulkan pelibatan mahasiswa penerima beasiswa dan dosen pembina untuk memperkuat riset dan pendampingan sosial di lapangan. Usulan ini diterima positif sebagai upaya memastikan intervensi berbasis data lokal.
Agus Haris menekankan revisi SK harus segera rampung dengan pembagian tugas yang rinci dan tegas. Sinergi lintas sektor mulai dari OPD, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, hingga organisasi wanita seperti PKK dan DWP wajib diperkuat. “Kita harus bergerak bersama. Ini soal masa depan generasi Bontang,” pungkasnya. (*)
