NEWSROOM.CO.ID, BONTANG — Kejujuran sekolah dalam mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kembali menjadi sorotan. Data tersebut dinilai sebagai kunci utama terbukanya akses bantuan pendidikan dari pemerintah pusat. Tanpa data yang akurat dan sesuai kondisi riil, bantuan berpotensi tertunda bahkan tidak turun sama sekali.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Ia mengingatkan seluruh sekolah di Kota Bontang agar tidak “memoles” data demi mengejar nilai akreditasi.
Menurut Hetifah, Dapodik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan dasar utama pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pendidikan. Mulai dari pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, hingga pengadaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
“Sering kali karena ingin akreditasi terlihat bagus, datanya dibuat seolah-olah sudah ideal. Padahal di lapangan masih banyak kekurangan. Sebaiknya diisi sesuai kondisi sebenarnya,” ujar Hetifah, Kamis (18/12/2025).
Ia mencontohkan berbagai kondisi nyata yang kerap terjadi di sekolah, seperti keterbatasan ruang sehingga ruang UKS dialihfungsikan menjadi musala, ruang kelas dijadikan ruang guru, hingga masih adanya sekolah yang kekurangan toilet layak.
Namun, kondisi tersebut tidak selalu tercermin dalam Dapodik. Kebutuhan ruang tambahan kerap tidak dicantumkan, sehingga pemerintah pusat tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkan bantuan.
“Kalau kebutuhannya tidak ditulis, sampai kapan pun tidak akan dibantu. Pemerintah bekerja berdasarkan data,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Hetifah menilai ketidaksinkronan antara data dan kondisi lapangan justru merugikan sekolah. Bantuan yang seharusnya bisa diterima menjadi tertunda, bahkan bisa tidak turun sama sekali.
Oleh karena itu, ia meminta sekolah-sekolah di Bontang untuk lebih terbuka dan jujur dalam mengisi Dapodik. Terlebih, sistem tersebut telah terintegrasi langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta menjadi rujukan utama dalam perencanaan dan penganggaran bantuan pendidikan.
“Ini soal kejujuran dan kerja sama. Jangan sampai sekolah butuh ruang kelas, laboratorium, atau toilet, tapi tidak ditulis di Dapodik. Kalau datanya jujur, kebijakan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Dengan data yang akurat dan sesuai kondisi lapangan, Hetifah optimistis kebutuhan pendidikan di daerah dapat dipetakan secara lebih baik. Bantuan dari pemerintah pusat pun diharapkan benar-benar menyentuh persoalan nyata yang dihadapi sekolah-sekolah. (*)
